Pelanggaran Pidana Terhadap Pemenuhan Hak Pilih Bagi Warga Binaan di Rumah Tahanan Bangkalan Pada Pemilihan Umum

ABSTRAKrnrnPenelitian ini berfokus pada pemenuhan hak pilih bagi warga binaan dirnRutan Bangkalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017rntentang Pemilu. Latar belakang permasalahan adalah bagaimana memastikan hakrnpilih warga binaan dapat terpenuhi meskipun mereka berada dalam situasi terbatas.rnRumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana upaya yang telah dilakukanrnoleh pengurus Rutan Bangkalan dalam memfasilitasi hak pilih, kendala yangrndihadapi, serta solusi yang diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut.rnMetode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif denganrnteknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan petugas Rutan danrnwarga binaan, serta studi dokumen terkait peraturan pemilu. Wawancara dilakukanrnuntuk menggali informasi mengenai proses verifikasi identitas, sosialisasi pemilu,rndan persiapan teknis yang dilakukan oleh pengurus Rutan. Selain itu, analisisrndokumen membantu memahami kerangka hukum dan peraturan yang mengaturrnpelaksanaan pemilu bagi warga binaan.rnHasil analisis menunjukkan bahwa pengurus Rutan Bangkalan telahrnmelakukan berbagai upaya signifikan untuk memenuhi hak pilih warga binaan,rntermasuk pengumpulan dan verifikasi NIK, sosialisasi pemilu melalui poster danrnbrosur, serta koordinasi dengan KPU dan Bawaslu. Kendala utama yang dihadapirnadalah kurangnya surat suara dan kesulitan dalam verifikasi identitas. Meskipunrndemikian, solusi seperti meminta surat suara tambahan dari TPS sekitar danrnmelakukan verifikasi identitas secara intensif telah diimplementasikan untukrnmengatasi masalah tersebut. Partisipasi warga binaan dalam pemilu di RutanrnBangkalan menunjukkan antusiasme yang tinggi, mencerminkan keberhasilanrnupaya sosialisasi dan pemberian informasi yang dilakukan oleh pengurus Rutan.