FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH(Studi Kasus Di PT. BPRS SPM PAMEKASAN)

ABTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian yang berjudul “Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terahadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi kasus BPRS SPM)” Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu lembaga independen yang ada di bawah naungan DSN-MUI. untuk mengawasi lembaga keuangan syariah. Pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah terhadap BPRS sangatlah penting. Dikarenakan yang menjamin mutu kesyariahaan BPRS adalah pengawasan DPS itu sendiri. dengan ini sesuai dengan Undang-Undang republik Indonesia tentang perbankan syariah no. 21 tahun 2008 pasal 32 ialah sebagai berikut: yang pertama DPS wajib dibentuk di bank syarih dan bank konvensional yang mememiliki UUS, yang kedua DPS diangkat oleh pemegang saham atas rekomendasi MUI, yang ketiga DPS bertugas memberi nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegitan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana fungsi pengawan DPS terhadap BPRS SPM yang sudah di atur dalam Undang-Undang RI tahun 2008 tentang perbankan syariah.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan empiris analitik, yaitu mendekati dan menganalisa masalah yang diteliti dengan observasi lansung, dan selanjutnya melakukan wawancara mengenai norma yang diatur oleh Undang-Undang RI tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sejauhmana fungsi pengawasan DPS tehadap BPRS di lapangan.
Maka dari itu, hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan DPS terhadap BPRS SPM ialah memberikan nasehat dan saran kepada direksi pada setiap bulannya, dan dilakukan di akhir bulan. sesuai dengan UU. RI. No. 21 tahun 2008 pasa 32 tentang perbankan syariah, UU. No. 40 tahun 2007 pasal 109 tentan Perseroan Terbatas.