KONSTITUSIONALITAS BATAS MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik memberikan kebebasan bagi setiap Partai Politik di Indonesia untuk mengatur pergantian kepengurusan Partai Politik baik di tingkat pusat maupun daerah. hal ini menimbulkan permasalahan yang terjadi di beberapa Partai Politik yaitu pengisian jabatan ketua umum Partai Politik diisi oleh beberapa tokoh saja dan bahkan memimpin Partai Politik dengan masa jabatan yang begitu lama. Padahal kedudukan Partai Politik memiliki peranan dan wewenang yang sangat penting salah satunya adalah mencalonkan dan mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga perlu diketahui bagaimana mekanisme pergantian kepengurusan Partai Politik di Indonesia menurut Peraturan Perundang-undangan serta kepastian hukum terkait masa jabatan ketua umum Partai Politik. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif dan menggunakan beberapa metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseprnBerdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penulis mendapatkan beberapa hasil yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik serta Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga beberapa Partai Politik tidak mengatur terkait pembatasan masa jabatan ketua umum Partai Politik hal ini menyebabkan tidak terlaksannya pedoman pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan materi muatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di sisi lain Konsep konstitusionalisme sebagai konsep yang dianut oleh negara Indonesia seharusnya mampu menjadi pedoman bagi pembentukan Peraturan Perundang-undangan.rnKata Kunci: Partai Politik, Ketua Umum, Konstitusionalisme