PENEGAKAN HUKUM STANDARISASI PENGGUNAAN HELM BAGI PENGENDARA RODA DUA

ABSTRAK
Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan ditujukan untuk mewujudkan ketertiban serta etika
dalam berlalu lintas di jalan raya. Banyak peraturan yang mewajibkan pengendara
untuk memakai perlengkapan saat berkendara, salah satu yang diwajibkan yaitu
pemakaian helm yang ber-Standar Nasional Indonesia (SNI) dimana hal ini diatur
dalam Pasal 106 ayat (8) yang menjelaskan bahwa pengendara dan/atau penumpang
wajib mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI). Bukan tidak mungkin
dengan adanya undang-undang ini masyarakat menjadi taat akan peraturan dalam
UULLAJ, tetapi masih ditemukan pengendara sepeda motor yang tidak memakai
helm yang tidak SNI. Jika dilihat hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan
masyarakat tentang produk yang benar-benar SNI.
Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, data sekunder
dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, pendapat ahli,
buku dan artikel, penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data sekunder
melalui wawancara dengan responden dan informan.
Hasil penelitian adalah bahwa praktek penegakan hukum masih belum
berjalan dengan efisien, dari hasil yang diperoleh, aparat penegak belum memeriksa
pengendara yang memakai helm tidak SNI. Padahal ditemukan beberapa
pengendara yang tidak memakai helm berkriteria SNI. Hal ini tidak sesuai dengan
3 (tiga) tahap dalam penegakan hukum yaitu tahap aplikasi (tahap dalam
penegakannya).


Kata Kunci : Helm, Standar Nasional Indonesia, Penegakan Hukum