PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR TRADING FOREX YANG BERITIKAD BAIK PADA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA YANG BELUM MENDAPAT IZIN BEROPERASI DARI BAPPEBTI

ABSTRAKrn Forex margin trading atau biasa disebut Trading Forex merupakan investasi derivatif (turunan) dari produk investasi saham dan sejenisnya yang tergolong dalam perdagangan komoditi dan index, kemudian bertambah anggota baru yaitu perdagangan valuta asing yang bernama Forex (Foreign Exchange). Trading Forex karena sudah bukan lagi tergolong investasi sekuritas, memiliki regulasinya sendiri di Indonesia. Regulator yang mengawasi kegiatan para pialang ada dibawah wewenang BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi), BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) serta KBI Kliring Berjangka Indonesia ). Kemudahan dan keuntungan yang diberikan bisnis ini yang membuat banyak minat masyarakat untuk ambil peran dalam memperoleh keuntungan atau provit dalam investasi tersebut. Tanpa investor sadari bahwa seharusnya sebuah perusahaan perdagangan berjangka komoditi harus terlebih dahulu mengantongi izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disingkat dengan OJK maupun BAPPEBTI sebagai alas dasar kegiatan dalam transaksi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approche). Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan dengan pemerintah melalui Bappebti dan OJK agar lebih intensif dalam melakukan penyuluhan atau sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat seputar investasi berjangka yang belum mendapat izin beroperasi dari Bappebti dan legal maupun terkait bisnis keuangan (finansial) lainnya. Secara represif upaya dari OJK adalah mempercepat penanganan terhadap kasus investasi berjangka yang belum mendapat izin beroperasi dari Bappebti ini dengan melakukan koordinasi anatar instransi terkait. OJK tidak berhak menindak oknum pelaku investasi karena izin perusahaannya bukan dari OJK maupun BAPPEBTI sebagai badan penyelenggaraan perdagangan berjangka khususnya dalam hal ini adalah forex. Penanganan/penindakan hanya dilakukan oleh yurisdiksi yang berwenang, yakni pihak Kepolisian untuk kasus investasi berjangka yang belum mendapat izin beroperasi dari Bappebti. Kata kunci : Perlindungan Investor – Pialang Berjangka yang belum mendapat izin beroperasi dari Bappebti