TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAHAN SAWAH (RONPARON) (Studi Kasus Di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Madura)

ABSTRAK

Perjanjian ronparon yang dalam praktek fiqih muamalah disebut akad mukhabarah, mukharabah ialah akad bagi hasil dibidang pertanian antara pemilik sawah dengan pengelola, untuk sawahnya dikelola bercocok tanam dengan bibitnya dari pengelola, kemudian setelah panen tiba maka akan dibagi hasil pemilik sawah. Praktek ini dilakukan di Desa Larangan Tokol Kabupaten Pamekasan dalam prakteknya menunjukkan beberapa hal yang bisa mengarahkan lebih menguntungkan sepihak.
Rumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana pelaksanaan perjajian bagi hasil pengolahan sawah di Desa Larangan Tokol Kabupaten Pamekasan dengan sistem akad mukhabarah dengan ditinjauan dari hukum Islam, maka perlu dikaji dan ditawarkan sebuah alternatif solusi atas permasalahan yang terjadi dengan melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Pengolahan Sawah (Ronparon). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (fleld reseach) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian di lokasi terjadinya trasaksi. Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, survai metode analisis dan dokumentasi, guna menjawab permasalahan yang ada.
Peneliti ini menghasilkan beberapa temuan, pertama perjanjian bagia hasil dengan menerapkan akad mukharabah di Desa Larangan Tokol adalah sah karena perjajian kedua belah pihak sudah jelas dan saling sepakat untuk bagi hasil dalam pengolahan sawanya, sehingga pada saat panen hasil dari panen tersebut dibagi hasil antara pemilik sawah dan petani. Kedua, bagi hasil yang diterapkan adalah berupa tanaman hasil bercacok tanam, hal ini diperbolehkan dalam islam berdasarkan muamalah. Jadi perjanjian bagi hasil pengolahan sawah dengan menggunakan sistem akad mukhabarah itu diperbolehkan.

Kata kunci: Ronparon, petani, pemilik sawah, akad mukharabah, bagi hasil, muamalah.