ANALISIS PASAL 10 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ABSTRAKrnTindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Taahun 2011 tidak dijelaskan berapa lama waktu untuk tindak lanjut putusan tersebut. Pasal 10 Ayat (2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum Dan meskipun tidak diketahuinya batas waktu tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Presiden wajib menindak lanjuti putusan. Presiden dan DPR bilamana tidak menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dapat mengakibatkan akibat hukum yang beragam penulis memberikan tiga akibat hukum yaitu menyalahi AUPB, melanggar asas-asas negara hukum dan melanggar Undang-Undang Negara 1945 tidak adanya eksekutor bilamana tidak ditindal lanjuti putusan tersebut. Kata Kunci : Tindak Lanjut Putusan MK, Batas Waktu, Akibat Hukum