TANGGUNG JAWAB PENDIRI PERSEROAN YANG BELUM BERBADAN HUKUM(Studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung Tentang PT Pit Holdings Investment Indonesia)

ABSTRAK
Pada prinsipnya Perseroan memperoleh status badan hukum sejak diterbitkanya keputusan Menteri Hukum dan HAM. Sebelum berstatus badan hukum diperoleh para pendiri masing-masing dapat bertindak mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 k/Pdt/2012 yang terkait dengan kewenangan bertindak para pendiri untuk mewakili Perseroan dalam mengajukan gugatan ke pengadilan. Dengan permasalahan yang diangkat yaitu Apakah direksi Andreas Pabs dapat mewakili PT. Pit Holdings Insvestment Indonesia yang belum berbadan hukum mengajukan gugatan kepada Ultrich Peter Neu dan Bagaimana bentuk tanggung jawab Ultrich Peter Neu terhadap biaya yang dipercayakan oleh Andreas Pabs.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Kasus (Case Aprroach).
Berdasarkan analisis yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa selama Perseroan belum mendapat pengesahan menjadi badan hukum, maka pada direksi belum mempunyai kewenangan untuk mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. Akan tetapi perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng. Ulrich Peter Neu tidak melakukan prestasinya kepada Andreas Pabs sehingga ia wajib membayar ganti rugi dan bunga kreditor yang disebabkan karena wanprestasi.