IMPLEMENTASI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM TERHADAP PENANGANAN PERKARA BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

ABSTRAKrnrnPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pendampingan hukum terhadap masyarakat kurang mampu yang dilakukan oleh pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Bangkalan dan untuk mengetahui implementasi layanan pos bantuan hukum terhadap penanganan perkara bagi masyarakat kurang mampu di Pengadilan Negeri Bangkalan.rnMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan fakta, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan telaah kepustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh.rnHasil dari penelitian ini menujukkan bahwa pada pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mendapatkan bantuan hukum harus melalui beberapa prosedur yang sudah ditetapkan dari pihak pos bantuan hukum dan juga merujuk pada peraturan-peraturan yang ada. Kemudiaan pada penerapannya atau implementasinya belum optimal dikarenakan banyak faktor yang menjadi penghambat, salah satunya yakni kurangnya kerjasama antara aparat kepolisian dengan pos bantuan hukum, tidak terpenuhinya persyaratan administrasi, kurangnya sosialisasi tentang pendampingan hukum, kurangnya rasa kepercayaan dari masyarakat, dan sarana dan prasarana yang kurang memadai.rnKata Kunci: Layanan Pos Bantuan Hukum, Penanganan Perkara, Masyarakat Kurang Mampu.