PENGATURAN HUKUM SURROGATE MOTHER DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

ABSTRAKrnrnDalam perkembangan teknologi dunia medis memunculkan metode surrogacy sebagai alternatif pasangan sah yang tidak memiliki keturunan. surrogasi merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mendapatkan keturunan melalui pendonoran embrio ke rahim wanita dan mengembalikan anak ketika sudah dilahirkan. Hal ini menimbulkan isu permasalahan bagaimana hukum positif di indonesia dan bagaimana perbandingan hukum dari negara lain terkait sewa rahim. penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian yang terdapat pasal 1320 KUHPerdata terdapat syarat sahnya perjanjian. apabila dikaitkan dengan perjanjian sewa kontrak dalam 1320 KUHPerdata, terdapat permasalahan batal demi hukum. Pada syarat subyektif ayat 1 dan 2 dapat dilaksanakan perjanjian sewa rahim antara kedua belah pihak dan syarat objektif ayat 3 dan 4 belum dapat terpenuhi perjanjian sewa rahim. begitupun peraturan di indonesia belum ada payung hukum terkait sewa rahim, hanya terdapat di beberapa negara, seperti Amerika Serikat yang memperbolehkan kontrak sewa rahim dan adapula negara yang tidak memperbolehkannya kontrak sewa rahim dilaksanakan.rnDi Indonesia hanya mengacu pasal 127 ayat (1) Undang Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 0039/Menkes/SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan.dalam perjanjian 1320 KUHPerdata dapat dikatakan batal demi hukum, karena tidak terpenuhinya syarat sah 3 dan 4 (syarat objektif) dan hanya mengacu pada UU Kesehatan terkait bayi tabung. begitupun dari negara Amerika yang memperbolehkan adanya surrogacy dengan timbal balik dan india yang tidak memperbolehkan adanya surrogacy Altruistic dengan tidak adanya timbal balik dari pasangan sah.rnKata Kunci: Perjanjian Surrogasi, Kesehatan, Perbandingan Hukum