Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemasang Iklan Atau Konten Bermuatan Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE

Judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uanng sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai media perantara. Sedangkan iklan judi online merupakan pesan yang menawarkan suatu jasa atau produk kepada masyarakat lewat sebuah media yang dalam hal ini adalah permainan judi. Terdapat ancaman bagi setiap orang yang sengaja menyebarkan iklan atau promosi konten bermuatan judi online sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang Undang-Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Akan tetapi, terjadi kekaburan pada pasal tersebut yakni pada frasa “tanpa hak” yang menimbulkan multitafsir mengenai siapakah yang dimaksud dengan “tanpa hak” tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan memaparkan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemasang iklan atau konten bermuatan judi online.rnMetode penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif digabungkan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.rnHasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pelaku penyebar iklan atau konten bermuatan judi online merupakan sebuah tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana seperti yang terdapat pada Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Pelaku penyebar iklan atau konten bermuatan judi online juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu, pertanggungjawaban berupa pidana penjara dan denda. Selain itu, pemerintah sangat dibutuhkan dalam menangani kasus judi online ini dengan memperkuat regulasi aturan perundang-undangan agar setiap masyarakat mendapatkan kepastian hukum, dan melakukan edukasi kepada masyarakat.