Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pornografi balas dendam (revenge porn) merupakan penyebaran konten yang memuat foto atau video porno tanpa izin atau persetujuan dari korban. Perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (revenge porn) seringkali mendapat perlakuan yang tidak baik dari pelaku seperti mendapatkan ancaman, pemerasan dan kekerasan fisik. Beberapa undang-undang yang yang digunakan untuk menangani revenge porn seperti UU ITE, UU Pornografi belum berpihak kepada korban. Perlindungan hukum secara khusus terhadap korban diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekarasan Seksual. Akan tetapi, terjadi kekaburan pada Pasal 42 ayat (3) yakni pada frasa “gerak pelaku” yang menimbulkan multitafsir mengenai gerak pelaku bagaimana yang dibatasi dalam pasal tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan memaparkan mengenai perlindungan hukum terhadap korban pornografi balas dendam.rnrnMetode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus.rnHasil penelitian ini menunjukkan bahwa korban revenge porn berhak mendapat perlindungan sementara dari aparat kepolisian seperti yang tercantum dalam Pasal 42 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 69 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengenai bentuk perlindungan korban.