PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DIDASARKAN ANTI SERIKAT PEKERJA(UNION BUSTING)(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 208 K/Pdt.Sus-PHI/2013)

Serikat pekerja/buruh merupakan salah satu bentuk organisasi para pekerja/buruh yang berfungsi dalam membantu atau sebagai sarana para pekerja dalam menyalurkan aspirasinya serta membantu dalam memperjuangkan hak-hak normatif atas pekerjaannya guna mencapai kesejahteraan dirinya maupun keluarganya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak pengusaha yang tidak menginginkan adanya serikat pekerja terlebih apabila serikat pekerja ini bertindak aktif dalam memperjuangkan hak-haknya sehingga pengusaha seringkali melakukan beberapa tindakan sewenang-wenang dengan tujuan melemahkan atau meniadakan serikat pekerja dalam perusahaannya salah satunya hal tersebut merupakan tindakan anti serikat pekerja (union busting) yang berujung pada pemutusan hubungan kerja. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan alasan pemutusan hubungan kerja yang tepat menurut Undang-Undang serta memaparkan upaya yang dapat dilakukan pekerja/buruh apabila dilarang untuk mendirikan serikat pekerja/buruh.
Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif (penelitian sebab akibat) melalui pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan tindakan union busting adalah batal demi hukum karena didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dijelaskan bahwasanya pekerja berhak untuk membentuk serikat dan pengusaha tidak boleh melarang atau bahkan menghalang-halangi pekerja dalam membentuk serikat dan menjalankan fungsinya. Apabila hal tersebut terjadi, maka upaya yang dapat dilakukan pekerja yakni menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ini melalui proses diluar pengadilan dan melalui proses pengadilan di pengadilan hubungan industrial.