PERJANJIAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM DIBAYAR PENUH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 52/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst)

ABSTRAKrnPengambilalihan saham merupakan salah satu bentuk restrukturisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Kesepakatan atas pelaksanaan pengambilalihan saham dituangkan dalam perjanjian pengambilalihan saham yang dapat dibuat oleh atau dihadapan notaris, maupun para pihak. Beralihnya saham dan pengendalian terhadap perseroan dibuktikan melalui akta autentik yang dibuat oleh notaris. Seluruh akta sebagai bukti telah beralihnya saham perseroan akan didapat oleh pihak yang mengambilalih setelah kewajiban atas pembayaran pengambilalihan saham telah terpenuhi. Tetapi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Register Perkara : 52/Pdt.G/PN/Jkt.Pst pihak tergugat sebagai pengambilalih saham perseroan belum membayar penuh pembayaran atas saham tersebut, tetapi didalam akta tertulis seluruh saham atas perseroan sudah beralih dari pihak pertama kepada pihak kedua. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : 1). Apakah sah perjanjian pengambilalihan saham perseroan terbatas yang belum dibayar penuh? 2). Apakah akibat hukum jika perjanjian atas pembayaran pengambilalihan saham belum dibayar penuh?. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Adapun hasil terhadap penelitian ini yaitu : 1). Perjanjian pengambilalihan saham dinilai sah karena telah memenuhi unsur sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPer, tetapi dalam pasca pelaksanaan perjanjiannya, perjanjian tersebut dibatalkan karena perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kedua. 2). Dikarenakan kewajiban atas pembayaran pengambilalihan saham tidak dipenuhi oleh pihak kedua, maka kendali atau kepemilikan saham PT. PJA tidak beralih kepada pihak kedua.rnKata kunci : perjanjian, pengambilalihan saham, wanprestasi.