IZIN LINGKUNGAN SEBAGAI INSTRUMEN PREVENTIF TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BANGKALAN

Peran pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan dalam pelayanan perizinan yang terbesar dalam pengertian interaksinya secara langsung dengan masyarakat adalah sebagai penyedia pelayanan. Untuk mencegah terjadinya sistem perizinan yang menghambat maka di tetapkan berdasarkan Peraturan Daerah. Namun Kabupaten Bangkalan belum memiliki Perda yang mengatur tentang Perizinan Lingkungan Hidup. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meneliti kaidah atau norma. Dengan menggunakan Metode Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus. Pendekatan Perundang - undangan, artinya dengan cara menelaah semua UU yang berkaitan dengan isu hukum. Sedangkan pendekatan kasus adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Pengaturan dan Implementasi Perizinan Lingkungan sebagai instrumen preventif di Kabupaten Bangkalan dalam upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Instumrn yang ada dalam pasal 14 UUPPLH, salah satu yang penting dan srategis adalah Perizinan. Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha dalam menjalankan usahanya, syarat ataupun larangan yang wajib di patuhi oleh pelaku usaha/kegiatan.

Kata Kunci: izin lingkungan, Pengaturan dan Pelaksanaan