Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Migran di Kabupaten Bangkalan

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Pekerja migran yang bekerja di luar negeri berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan terhadap resiko kerja. Banyaknya pekerja migran non prosedural maka berpengaruh terhadap pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Penelitian ini memaparkan tentang pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja migran Indonesia di Kabupaten Bangkalan dan perlindungan terhadap pekerja migran yang tidak didaftarkan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Bangkalan.rnMetode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan fakta. Sumber data yang digunakan meliputi data primer, sekunder, dan tersien dengan wawancara dan studi pustaka yang kemudian di analisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja migran di Kabupaten Bangkalan dilaksanakan oleh P4MI Pamekasan dan pemerintah daerah yaitu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan. Pekerja migran mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan JKK, JKM, dan JHT. Pelaksanaan jaminan sosial ini dilaksanakan sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pekerja migran yang tidak terdaftar jaminan sosial atau non prosedural tidak berhak mendapatkan perlindungan sebagai pekerja migran Indonesia sesuai dengan norma yang berlaku namun tetap mendapat perlindungan dari negara sebagai Warga Negara Indonesia, dan dalam upaya untuk memberikan perlindungan dan mencegah banyaknya pekerja migran non prosedural lebih aktif dilakukan oleh P4MI Pamekasan daripada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan