PENGKUALIFIKASIAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN PENGGUNAAN KEWARGANEGARAAN GANDA SEBAGAI TINDAK PIDANA MAKAR (AANSLAG)

ABSTRAKrnMakar ialah suatu tindak pidana yang mengganggu tentang keamanan dan keselamatan negara. Makar diambil dari Bahasa Arab yakni al-makr yang bermakna tipu daya untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. Oleh karena itu para penegak hukum perlu secara jelih dalam hal apapun yang berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan makar. Perbuatan makar tidak harus dengan terjadi sebuah serangan, hal-hal yang sifatnya mengganggu tentang keamanan dan keselamatan negara juga termasuk makar.rnKekaburan norma atau vague of norms pada makar dalam pasal 107 KUHP dengan maksud penggulingan pemerintah dapat menjadikan pengkualifikasian pemilihan kepala daerah dengan penggunaan kewarganegaraan ganda sebagai tindak pidana makar (aanslag). Dari isu hukum yang dikaji itu maka lahir pembahasan bagaimana pengkualifikasian makar apabila pemilihan kepala daerah dengan penggunaan kewarganegaraan ganda sebagaimana kasus Calon Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua Penelitian ini merupakan Penelitian hukum doktrinal merupakan jenis atau kualifikasi penelitian dalam skripsi, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual yakni pendekatan terhadap doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, pendekatan sejarah yang berpacu pada teori sejarah, serta pendekatan kasus yang mana menganalisis sebuah fenomena hukum atau kasus hukum yang telah terjadi. Hasil dari penelitian ini yakni pengaturan terkait penafsiran makna makar dengan maksud menggulingkan pemerintah atas pengkualifikasian pemilihan kepala daerah dengan penggunaan kewarganegaraan ganda dari perbuatan inkonstitusional yang melanggar Undang-Undang yang dilakukan demi memiliki kekuasaan pemerintahan. Sehingga perlu dikaji kembali terkait pemaknaan makar agar menjadi kepastian hukum yang tidak multitafsir.rnMaka, demi keamanan dan keselamatan negara dari suatu perbuatan yang memenuhi unsur makar, maka perlu pemaknaan secara sejelas pasal-pasal yang mengatur makar sehingga hal-hal yang sifatnya manipulatif yang digunakan untuk menguasai suatu pemerintahan dapat dikualifikasikan sebagai makar.rnrnKata Kunci : Makar, Pemilihan Kepala Daerah, Kewarganegaraan Ganda.