MENGUAK SISI KETIDAKSERAGAMAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OLEH BENDAHARAWAN DAN REKANAN PEMERINTAH

ABSTRAK

Dwi Andriani, Menguak Sisi Ketidakseragaman Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendaharawan dan Rekanan Pemerintah. Dibawah bimbingan Nurul Herawati SE,MSi dan Emi Rahmawati SE,MSi.
Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pemaknaan atau pandangan para pelakon kebijakan terkait penunjukan Bendahara sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai untuk menguak ketidakseragaman praktik pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi interpretif. Informan penelitiannya adalah Bendahara Pengeluaran Universitas Trunojoyo Madura, Rekanan-rekanan yang bertransaksi dengan instansi Pemerintah serta Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu mulai bulan Februari hingga bulan April 2015. Oleh karena itu ketentuan perpajakan yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini adalah ketentuan yang berlaku pada saat kasus tersebut terjadi. Sumber data yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, observasi, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktanya di lapangan ternyata masih masih banyak Rekanan Pemerintah yang tidak tahu dan tidak paham tentang fungsi penunjukan Bendaharawan Pemerintah sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Hal inilah yang menyebabkan pelaksanaan ketidakseragaman dalam pemungutan pajak pertambahan nilai. Bentuk ketidakseragaman tersebut antara lain: Penentuan Dasar Pengenaan Pajak, Penerbitan Faktur, Surat Setoran Pajak serta Pembayaran pada Rekanan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Garis besar pemicu ketidakseragaman pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yaitu “minimnya komunikasi antara Bendaharawan, Rekanan, serta Fiskus Pajak serta belum optimalnya pengawasan dari fiskus pajak yang dilakukan.

Kata Kunci : Ketidakseragaman, Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, Bendaharawan, Rekanan Pemerintah