ANALISIS PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN TERHADAP PEMBENTUKAN CABANG KEJAKSAAN

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang. Umumnya Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di kabupaten/kota hanya memiliki 1 (satu) Kejaksaan Negeri, tetapi berdasarkan UU kejaksaan, dimana kejaksaan Negeri dapat membentuk cabang kejaksaan sesuai keputusan Jaksa agung, berdasarkan Pasal 7 Kota Surabaya membentuk dua kejaksaan Negeri yaitu kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Dengan adanya dua kejaksaan negeri dalam satu wilayah kabupaten/kota, apakah nantinya dapat mempengaruhi kinerja dari setiap kejaksaan negeri, dan bagaimana batas kewenangan dari masing-masing kejaksaan negeritersebut.

Metode penelitian yang digunakan andalah Normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Undang-undang dan Pendekatan Kasus.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Cabang Kejaksaan Tanjung Perak di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : ORG/Dkt/A/1747/6 tanggal 14 Mei 1964 pembentukan Cabang Kejaksaan tersebut di dasari karena meningkatnya intensitas kejahatan / pelanggaran hukum, sosial, ekonomi, polititk di wilayah Surabaya Utara. Pembagian wilayahnya berdasarkan kecamatan dan kepolisian, wilayah kepolisian berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : Kep/ 1225 / X /2012 Tentang Penetapan Penambahan Polsek yang masuk ke dalam wilayah hukum Polres kota jajaran Polda Jatim.

Kata Kunci : Kejaksaan - Cabang Kejaksaa - Wilayah Surabaya