Implementasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Bedy Satria Rizky Wijaya, Implementasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Dibawah bimbingan Nurul Herawati, S.E., M.Si.

Maksud dilakukannya observasi ini adalah untuk mengetahui implementasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Tujuan dari observasi ini untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat umum khususnya masyarakat Kabupaten Pamekasan mengenai proses evaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dengan studi kasus pada Bappeda Kabupaten Pamekasan atas realisasi kinerja eksekutifnya yang dituangkan dalam dokumen LAKIP (kinerja eksekutif selama melaksanakan pelayanan publik), sehingga masyarakat dapat menilai dan ikut berperan aktif dalam aktifitas pembangunan di Kabupaten Pamekasan.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif serta pendekatan eksplanatoris (penjelasan). Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer (interview) dan data sekunder (data dokumentasi, literature, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku). Metode analisis data menggunakan model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian dan pembahasan: implementasi penetapan kinerja SKPD 2014 di Kabupaten Pamekasan telah mengikuti sebagaimana menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku namun tidak menampilkan penetapan kinerja level pimpinan Pemerintah Kabupaten Pamekasan (bupati); pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan 2014 didokumentasikan dalam bentuk LKPJ Bupati 2014 dan kinerja yang diukur yakni dari segi realisasi fisik dan anggaran kegiatan; penyusunan LAKIP Kabupaten Pamekasan 2014 mengalami keterlambatan penyampaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Simpulan observasi ini adalah (1) penyusunan LAKIP Kabupaten Pamekasan 2014 menggunakan pihak ketiga, (2) pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan diukur dari segi realisasi fisik dan anggaran kegiatan , (3) penyampaian LAKIP Kabupaten Pamekasan 2014 tidak tepat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (4) beberapa urusan pemerintah kurang memahami perbedaan Indikator Kinerja Output dan Indikator Kinerja Outcome, (5) Bappeda Pamekasan bertindak selaku koordinator penyusunan LAKIP.