PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT BANK INDONESIA

Sertifikat Bank Indonesia (selanjutnya disebut SBI) adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. SBI merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia dalam mengontrol kestabilan nilai rupiah. Dengan menjual SBI, Bank Indonesia dapat menyerap uang primer yang beredar dalam masyarakat. Pemegang SBI nantinya akan mendapatkan bunga yang sudah ditentukan besarnya oleh Bank Indonesia, namun dalam investasi melalui SBI masih terdapat potensi untuk timbulnya sengketa. Lembaga keuangan yang tidak dapat menyalurkan kreditnya ke masyarakat dapat menggunakan SBI dalam penyalurannya, tetapi bagi pemegang SBI harus mengetahui tentang tata cara melakukan transaksi SBI, baik sebelum maupun setelahnya, agar pemegang SBI mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan hak-haknya.
Metode penelitian yang akan digunakan adalah normatif dengan pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan-Peraturan Bank Indonesia tentang SBI. Untuk mendapatkan pembahasan yang baik dan terarah maka dalam skripsi ini, pendekatan masalah yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual berdasarkan perundang-undangan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat jenis transaksi SBI yang dapat menimbulkan sengketa, yaitu transaksi SBI Repo yang dilakukan dengan pihak lain selain Bank Indonesia. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah sebelum melakukan transaksi SBI Repo. Pemegang SBI harus membuat kesepakatan-kesepakatan terlebih dahulu, sehingga dapat dilakukan upaya hukum oleh pemegang SBI yang mengalami kerugian jika terjadi wanprestasi.

Kata kunci: SBI – kewajiban pemegang SBI – kewajiban Bank Indonesia