Pendaftaran Hak atas Tanah secara Sistematik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Kantor Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan pendaftaran tanah dengan 2 (dua) cara yaitu Pendaftaran Tanah secara Sistematik dan Pendaftaran Tanah secara Sporadik. Permasalahan yang diangkat adalah terkait pengaturan perolehan hak atas tanah khususnya tentang prosedur pendaftaran tanah secara sistematik dan penyelesaian sengketa yang terjadi dimasyarakat tentang tanah secara sistemtik.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan perolehan hak atas tanah secara sistematik dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, Kedua regulasi tersebut terdapat perbedaan pengaturan terkait prosedur pendaftaran tanah secara sistematik. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menjelaskan secara umum, sehingga apabila dilaksanakan dilapangan akan ada kendala seperti permasalahan yang muncul pada saat mulainya pendaftaran, karena kurangnya kelengkapan persyaratan untuk melakukan pendaftaran. Akibatnya mereka mengundurkan diri, sehingga menimbulkan masalah dari pihak Badan Pertanahan Nasional, khususnya pada saat pelaporan. Pelaksanaan dilapangan menggunakan Peraturan Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, hal itu dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik. Penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di masyarakat ditempuh melalui 2 (dua) dua cara yaitu melalui musyawarah terhadap para pihak yang bersengketa dan melalui pengadilan seperti salah satu contoh kasus yang terjadi di Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.