KARAKTERISTIK KONTRAK PEMERINTAH PENGADAAN BARANG/JASA

Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kontrak tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa. Para pihak dalam kontrak hanya menjalankan aturan standart kontrak yang telah diatur dalam PERKA LKPP No. 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Perpres No 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanpa adanya persesuaian kehendak. Kontrak pengadaan barang/jasa berbeda dengan kontrak pada umumnya karena dalam kontrak tersebut terdapat unsur hukum publik di dalamnya.
Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach).
Dalam kontrak pengadaan barang/jasa unsur hukum publik melebur (opplosing) dalam perbuatan hukum keperdataan, akan tetapi bukan tidak mungkin berbagai ketentuan hukum publik (Hukum Tata Usaha Negara) akan mempengaruhi peraturan hukum perdata. Dalam hal yang demikian maka PPK dapat melakukan tindakan sepihak (Beschiking). atas dasar kewenangannya PPK dapat menggunakan paksaan pemerintahan, atau menerapkan sanksi-sanksi hukum. Hal ini tentunya berpengaruh pada tindakan hukum terkait pembatalan, perubahan, dan pemutusan kontrak, dalam kaitan ini perlu adanya perlindungan hukum terhadap penyedia.

Kata Kunci: Kontrak Pengadaan Barang/Jasa,Karakteristik,Perlindungan Hukum