SANKSI ADMINISTRATIF BAGI MASYARAKATYANG TIDAK BAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pajak merupakan salah satu aset keuangan yang teramat penting pada suatu daerah. Pajak itu sendiri yaitu pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu Bumi dan Bangunan. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan dalam penyelenggaraan pemerintah didaerah, maka pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan negara dan target penerimaan pajak setiap tahun maka pajak diharapkan dapat terus ditingkatkan. Hal tersebut didukung dengan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan pemerintah sehingga membutuhkan dana setiap tahun semakin meningkat yang tercermin dari struktur penerimaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah dalam menyelesaikan wajib pajak yang kurang aktif untuk membayar pajak dan pengenaan sanksi bagi yang tidak bayar pajak.
Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dan ditambahkan refrensi peraturan yang bersifat normatif karena didalam bab 3 kita membahas tentang sanksi yang dikenakan. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan secara historis karena melihat dari cara-cara penagihan pajak bumi dan bangunan sebelumnya hingga saat ini. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kasus dilakukan karena adanya kendala-kendala dilapangan yang merupakan kasus pemungutan pajak bumi dan bangunan.
Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa cara agar wajib pajak aktif bayar pajak dengan cara Memberikan himbauan kepada wajib pajakagar melunasi utang pajaknya tepat waktu; meningkatkan pelayanan pada wajib pajak dengan mempercepat proses keberatan; pembetulan pengajuan angsuran/penindaan pembayaran;benar-benar menerapkan sanksi bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajaknya; mengubah pola pikir, membangkitkan kesadaran dan komitmen serta menyamakan persepsi bagi pemerintah daerah dan semua komponen masyarakat tentang otoda; merumuskan visi misi daerah; memberikan kontribusi pengembangan kemapuan pemerintah daerah agar memiliki kinerja tinggi,efisien dan sfektif; memanfaatkan kemapuan dan potensinya guna mendorong pertumbuhan sektor swasta dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kemandirian daerah.