ASPEK HUKUM RELASI PATRONASE DAN KLIENTILISME DALAM PEMILIHAN CALON LEGISLATIF TAHUN 2019

Pada masa pemilu, para calon legislatif membentuk organisasi non- partai dengan tujuan untuk menjaring suara disebut “tim sukses” yang memanfaatkan para kader partai tetapi tak luput juga bergantung pada tokoh masyarakat. Dengan tujuan mengetahui pola-pola patronase, klientelisme dan pemanfaatan jaringan etnisitas maupun identitas dimainkan dalam upaya pemenangan kandidat calon legislatif pada perhelatan pemilihan calon legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tingkat efektivitas pemanfaatan jaringan etnisitas dan politik identitas dalam upaya pemenangan pada perhelatan pemilihan calon legislatif. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ASPEK HUKUM RELASI PATRONASE DAN KLIENTILISME DALAM PEMILIHAN CALON LEGISLATIF TAHUN 2019”rnMetode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang mengkaji bahan pustaka dan meneliti dokumen untuk menjawab permasalahan hukum, dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) .rnHasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya patronase dan klientilisme adalah fenomena dengan politik demokrasi melekat, konteks elektoral kedaerahan klien dijadikan sebagai perilaku koruptif yang berbentuk transaksi yang berjalan dua sisi (supply dan demand). Pola hubungan patronase dan klientilisme demikian dengan cara memberikan sembako ataupun uang dengan hal ini sangat melanggar aturan dalam pemilahan suara calon legislatif berkampanye. Keberhasilan demokrasi dapat dilihat dari pemilu yang diselenggarakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Setelah reformasi terdapat UU No. 2 tahun 1999 tentang partai politik yang mengatur sumber keuangan partai politik berasal dari iuran anggota, sumbangan usaha lain, bantuan dari anggaran Negara. Perlu diadakannya pendidikan politik untuk masyarakat dengan perayaratan alokasi secara khusus rekuitmen kaderisasi, beserta uji kemampuan terhadap calon legislatif sebagai penyeimbang akuntabilitas dan transparan anggaran.