Eksistensi Negara dalam Mengelola Zakat

Penduduk di Indonesia mayoritas adalah beragama Islam. Keberadaan penduduk Islam tidak terlepas dari kewajiban menjalankan zakat. Besarnya jumlah penduduk muslim dan adanya kewajiban zakat menjadikan zakat sebagai hal penting untuk dibahas dalam ketatanegaraan. Saat ini, pemerintah Indonesia memiliki wacana untuk mewajibkan setiap pegawai negeri muslim melaksanakan zakat profesi sesuai dengan pendapatan yang diperoleh setiap bulannya. Dengan latar belakang inilah skripsi ini bertujuan membahas kewenangan negara dalam pelaksanaan zakat yang ada pada masyarakat muslim Indonesia.
Metode penelitian hukum dalam penulisan skrispsi ini berdasarkan jenis penelitiannya adalah penelitian normatif, dimana dimulai dengan inventarisasi hukum positif tentang pengaturan zakat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mencakup mengumpulkan, mema-parkan, menafsirkan, dan mengevaluasi hukum positif yang mengatur pengelolaan zakat dengan memakai konsep, teori, dan metode-metode lain yang diarahkan untuk mempersiapkan upaya penyelesaian yuridis.
Berdasar hasil penelitian, negara memiliki kewenangan dalam mengelola zakat yang ada di negara. Dasar kewenangan negara dalam mengelola zakat adalah adanya tiga aspek yang melandasi. Pertama, adanya falsafah sila “Ketuhanan yang Maha Esa” dalam Pancasila. Kedua, Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan bagi setiap orang untuk melaksanakan peribadatan sesuai agama dan kepercayaan yang dimiliki. Ketiga, adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Dari sinilah negara memiliki kewenangan mengelola zakat dan masyarakat percaya bahwa negara mampu turut serta dalam mengelola zakat secara nasional. Tujuan adanya pengelolaan zakat tidak terlepas dari kesejahteraan negara, sehingga dimaksudkan untuk memberi dukungan dalam percepatan tercapainya tujuan negara.