Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Jual Beli Online

Abstraksi

ABSTRAK Seiring perkembangan teknologi, dimana kegiatan jual beli saat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional bahkan sekarang pengusaha banyak mempromosikan barang dan jasanya dilakukan melalui penyiaran baik melalui internet, televisi, radio dan lain-lain dan konsumen disini dapat juga melakukan pemesanan atau pembelian dengan menggunakan media informasi transaksi elektronik tanpa harus bertatap muka dengan pengusaha atau pelaku usaha barang dan jasa tersebut. Namun akibat dari perkembangan teknologi media elektronik maupun informasi elektronik menjadi alat kejahatan penipuan yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan situs atau website baik dalam bentuk jaringan sosial berupa facebook, BlackBerry Messenger (BBM), twiter, blog, dan lain-lain semakin marak dan merugikan konsumen. Pendekatan yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan untuk membahas rumusan isu hukum adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian menurut Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE) sebagai asas lex specialis derograt legi generali dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mensyaratkan institusi khusus bidang teknologi informasi dan komunikasi akan membuat institusi penegak hukum tersebut memiliki kemampuan yang lebih baik yang harus didukung dengan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran khusus dalam rangka mewujudkan criminal policy atau penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan dengan menggunakan media informasi dan transaksi elektronik mengenai tindak pidana jual beli online termasuk pula BPKN, BPSK, LPKSM dan UUPK dalam rangka perlindungan konsumen sebagai sarana penyelesaian sengketa konsumen dalam menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan serta akses untuk mendapatkan informasi. Kata Kunci : Penanggulangan, Penipuan , Jual Beli Online