PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DILUAR PENGADILAN (Studi Kasus pada Polres Bangkalan)

Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan oleh kepolisian erat kaitanya dengan diskresi yang dimiliki oleh kepolisian. Diskresi kepolisian tersebut merupakan kewenangan yang di berikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara republik Indonesia. Namun aturan tersebut tidak menyebutkan secara rinci mengenai tindakan yang diatur, khususnya penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan oleh kepolisian, padahal praktek yang terjadi di lapangan hal tersebut sering terjadi. Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tentang kepolisian tersebut, maka kepolisian mengeluarkan peraturan kapolri tentang pemolisan masyarakat, dimana dalam peraturan tersebut menekankan kepada kepolisian untuk menggunakan solusi-solusi selain pemidanaan dalam menyelesaiakan perkara pidana.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan menyesuaikan antara norma hukum dan kenyataan yang ada dalam masyarakat serta praktek hukum yang dilakukan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama ini kepolisian dapat menyelesaiakan perkara pidana diluar pengadilan, hal tersebut dilakukan atas dasar diskresi kepolisian dan peraturan kapolri tentang pemolisian masyarakat. Pelaksanaan tindakan tersebut dengan menggunakan kebijaksanaan kepolisian dalam mengkesampingan sebuah perkara pidana. Akan tetapi tidak semua perkara pidana dapat dilakukan penyelesaian diluar pengadilan, karena terlebih dahului diperlukan pertimbangan-pertimbangan oleh kepolisian serta syarat-syarat administratif.