PERSEPSI PEJABAT PUBLIK TERHADAP GRATIFIKASI PADA PROSES ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Gratifikasi adalah pemberian yang dilakukan seseorang kepada orang lain, sebagai hadiah atau tanda terima kasih yang berdampak pada penyuapan. Hadiah adalah sebuah kebudayaan masyarakat yang menganggap bahwa memberi hadiah mempunyai jiwa yang sosial. Sedangkan menurut UU 20 Tahun 2001 tentang gratifikasi yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Persepsi dapat berbeda karena dilihat dari mana seseorang tersebut melihat, banyak yang menganggap bahwa pemberian hadiah adalah hal yang wajar, namun dari sudut hukum pemberian hadiah sebuah gratifikasi. Banyaknya kasus yang pada proses anggaran terhadap gratifikasi pada sat ini yang didebatkan oleh pemerintah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui persepsi pejabat publik terhadap gratifikasi pada proses anggaran, dari penyusunan, penetapan dan laporan pertanggungjawaban. Analisis ini berdasarkan atas data yang diperoleh dari 60 responden yang teridiri dari 30 kelompok eksekutif dan 30 untuk kelompok legeslatif dengan cara menyebarkan kuesioner. Penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis one sample test dan paired samples test. Hasil penelitian ini menunjukkan baik pada perencanaan, penetapan dan laporan pertanggungjawaban adanya perbedaan persepsi antara kelompok eksekutif dan kelompok legeslatif.