TINJAUAN YURIDIS OTONOMI DAERAH TERHADAP PERLINDUNGAN PUTRA DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Otonomi daerah telah memberikan kebebasan terhadap pemerintahan daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Tujuan dari otonomi tersebut adalah untuk efektivitas dan efisiensi dalam menumbuh kembangkan daerah diberbagai bidang, dantaranya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirin dan potensi daerah. Dalam rangka mewujudkan asas otonomi tersebut maka perlunya pemimpin daerah yang memahami kondisi daerahnya itu sendiri, akan tetapi dalam pemilihan kepala daerah seringkali hanya digunakan para partai politik untuk ajang perebutan kekuasaan tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat daerah. Jaminan hak yang diberikan kepada undang-undang digunakan sebagai tameng partai politik agar leluasa mengirim para tokoh nasionalnya menjadi calon kepala daerah. Sehingga menyebabkan pelayanan dan pembangunan daerah tidak berjalan dengan maksimal yang disebabkan minimnya kedekatan dan kepahaman pemimpin daerah terhadap kultur masyarakat lokal. pemilihan calon kepala daerah tidak lagi menjadi kontestasi untuk melahirnya calon pemimpin nasional dan pembangunan suatu daerah, melainkan menjadi ajang perebutan kekuasaan para partai politik lokal.
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sejarah (historical approach). Hasil penelitian ini menunjukkan perlu adanya revisi UU Pemilihan Kepala daerah dengan menambah persyaratan kepada calon kepala daerah yang memungkinkan setiap dapat berinovasi terhadap pemerintahan daerah sesuai dengan kultur dan kebutuhan masyarakat lokal.