AKUNTABILITAS KEBIJAKAN IMPOR GARAM DI INDONESIA

ABSTRAKrnIndonesia sebagai negara dengan panjang garis pantai terbesar kedua di dunia seharusnya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun faktanya keadaan yang terjadi justru berbanding terbalik. Kebutuhan garam industri yang cukup tinggi menjadikan Indonesia melakukan impor garam dikarenakan garam impor dinilai memiliki kualitas yang tinggi sesuai dengan kebutuhan industry yaitu dengan kandungan NaCl 97%, sedangkan kualitas garam di Indonesia hanya memiliki kandungan NaCl 94%.rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach).rnHasil penelitian ini menunjukkan bahwa serbuan impor yang terjadi seharusnya mampu menghadirkan impor industri berbasis kerakyatan. Karena selama ini kegiatan impor dinilai telah melemahkan perekonomian petambak garam lokal. Kegiatan impor yang harusnya hanya diperbolehkan untuk garam industri saja, namun dengan dikeluarkannya Permendag Nomor 63 tahun 2019 tentang Ketentuan impor Garam Pasal 2 ayat 3 justru terdapat frasa yang menyatakan selain garam industri dan garam penolong industri dibolehkan. Padahal nyata adanya dalam ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2016 memberikan perlindungan terhadap petambak garam lokal. Disamping itu hilangnya penetapan dalam persetujuan impor garam juga telah membuka celah kran impor garam terjadi dikarenakan bentuknya hanya berupa surat rekomendasi sehingga berdasarkan kacamata hukum administrasi hal tersebut tidak dapat digugat. Sehingga disini akuntabilitas pemerintah terhadap petambak garam lokal dalam negara kesejahteraan perlu dipertanyakanrnKata Kunci: Akuntabilitas, Impor, dan Penetapan