IMPLEMENTASI UU NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DALAM KEBIJAKAN IMPOR GARAM DI INDONESIA

ABSTRAKrnPelayanan publik merupakan pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh public (masyarakat) dan tentu saja dengan tujuan agar dapat menigkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan dengan baik. Permasalahan penelitian ini meliputi dinamika implementasi pelayanan publik di Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dimana penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar pentingnya pengaturan untuk memberikan unsur keadilan dan kepastian hukum terhadap kebijakan impor garam. Penelitian ini menghasilkan Pertama, tidak terdapat satupun aturan terkait ancaman hukuman atau sanksi yang bisa dijatuhkan kepada pelaksana pelayanan publik yang melanggar aturan perilaku pelaksana pelayanan publik. Kedua, implementasi UU Pelayanan Publik belum memiliki kepastian hukum dalam kebijakan impor garam.rnKata kunci: Pelayanan Publik, Implementasi, Impor Garam.