PENGALIHAN HAK ATAS TANAH ABSENTEE MELALUI JUAL BELI DI KABUPATEN GRESIK

ABSTRAK

Indonesia adalah Negara yang dikenal dengan sebutan Negara Agraris. Hal ini dikarenakan luasnya lahan pertanian yang dimiliki. Kepemilikan tanah pertanian berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan. Sesuai asas yang tercantum dalam Pasal 10 Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) yaitu pemilik tanah pertanian wajib mengerjakan dan mengusahakan sendiri tanahnya secara aktif. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang memiliki tanah pertanian yang berstatus absentee di Kecamatan Cerme, Kedamean dan Wringinanom yang tidak digunakan sesuai peruntukan tanah pertanian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanaan termasuk proses penegakan hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan adanya kepemilikan tanah secara absentee bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari cara-cara pemerasan. Pada kenyataannya pengalihan hak atas tanah absentee masih sering dilakukan di Kabupaten Gresik yakni di Kecamatan Cerme, Kedamean dan Wringinanom. Kepemilikan tanah pertanian yang berstatus absentee terjadi melalui proses jual beli. Peralihan tanah absentee melalui jual beli yang terjadi di Kabupaten Gresik, selain tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4, 6, 7, dan 8 Peraturan Menteri Agraria nomor 18 Tahun 2016 juga tidak sesuai dengan aspek-aspek penting tujuan pembentukan UUPA.

Kata kunci : Pengalihan Hak, Tanah Absentee, Jual Beli