KONSTITUSIONALITAS KEWENANGAN PRESIDEN MEMINDAHKAN IBU KOTA NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait kewenangan Presiden memindahkan ibu kota negara dalam perspektif hukum tata negara dengan didasar- kan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagai payung hukum pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan data primer. Landasan berpikir yang bersifat teoritis dengan data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang berupa doctrinal research dengan menggunakan pendekatan historis dan pendekatan perundang-un- dangan. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa kewenangan yang dimiliki Presiden dalam memindahkan ibu kota negara didasarkan pada konstitusi yang berlaku yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Pemindahan ibu kota negara ini dilakukan Presiden dengan menggunakan suatu hak istimewa disebut dengan hak prerogatif Presiden. Hak prerogatif Presiden merupakan suatu hak yang dimiliki oleh Presiden tanpa melibatkan lembaga lain sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam konstitusi. Kata kunci : Hak Prerogatif Presiden ,Ibu Kota Negara, Kewenangan Presiden, Konstitusi, Presiden.