TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERBANGAN BALON UDARA SEBAGAI TRADISI BUDAYA MASYARAKAT DI KABUPATEN PONOROGO

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang dimana memiliki banyak sekali keberagaman kebudayaan baik bahasa, sosial, suku, ras, agama di masing�masing wilayahnya. Konsekuensi dari negara hukum ini mengakui secara tertulis hukum nasional yang dikodifikasi yakni berbentuk peraturan perundang-undangan (hukum positif). Salah satunya terkait kebudayaan yang terdapat di Indonesia adalah tradisi menerbangkan balon udara. Di beberapa wilayah di Indonesia hal tersebut dijadikan sebagai tradisi tahunan masyarakat, contohnya di Kabupaten Ponorogo yang menerbangkan balon udara setiap perayaan Hari Raya Idul Fitri. Kegiatan yang menimbulkan suka cita bagi masyarakat ini menimbulkan permasalahan seperti munculnya kasus-kasus yang merugikan masyarakat. Atas dasar permasalahan tersebut memunculkan dua rumusan masalah bagaimana pengaturan hukum positif terhadap penerbangan balon udara di Indonesia, dan bagaimana kebijakan daerah Kabupaten Ponorogo terkait penggunaan balon udara sebagai tradisi budaya masyarakat.rnJenis penelitian yang digunakan menggunakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan secara konseptual di dasarkan pada data primer, sekunder, dan tersier.rnHasil dari penelitian menunjukkan bahwa, pengaturan terkait penerbangan balon udara di Indonesia dapat dibuktikan melalui peraturan yang telah dibentuk berdasarkan hierarki pembentukannya. Yakni diurutkan mulai dari peraturan tertinggi hingga terendah, adapun beberapa peraturan yang telah dibentuk yaknirnUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Permenhub Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat, dan perda di daerah baik tingkat provinsi atau kabupaten/kota di Indonesia. Adapun kebijakan berupa perda terkait penerbangan balon udara di Kabupaten Ponorogo tidak ada, hingga kini kebijakan berupa Surat Edaran Bupati.