Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Dibayar Lebih Rendah Dari Standart Upah Minimum Kabupaten

ABSTRAK
Upah adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya. Setiap pekerja selalu mengharapkan adanya upah yang lebih banyak dan selalu mengalami peningkatan. Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan mengatur dengan jelas mengenai hak untuk memperoleh upah. Setiap pekerja/buruh tentu harus diupah dengan Upah Minimum Kabupaten yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Hal ini berpengaruh terhadap kesejahteraan tenaga kerja. Oleh karena itu perusahaan harus mengikuti peraturan pemerintah terkait dengan upah yang akan dibayarkan kepada pekerja/buruh.
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh kejelasan dan memahami acuan penetapan pemberian Upah Minimum Kabupaten terhadap tenaga kerja dan upaya seperti apa yang dilakukan tenaga kerja apabila diupah tidak sesuai dengan Upah Mnimum Kabupaten. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa acuan penetapan upah minimum berdasarkan kepada kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi. Bentuk upaya hukum yang dilakukan pekerja/buruh apabila tidak diupah sesuai dengan UMK dapat melalui perundingan secara Bipartit atau Tripartit. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.