KEWENANGAN KPK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA MERINTANGI PENYIDIKAN ATAU PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI

ABSTRAK
Tindak pidana korupsi di Indonesia masih sangat perlu diperhatikan dan dalam proses
hukumnya lebih ditingkatkan, adapun kendala dari berbagai pihak yang bersifat merintangi
proses tindak pidana korupsi. dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal itu setiap orang yang dengan sengaja
mencegah, merintangi, atau mengagagalkan secara langsung penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan disidang pengadilan atas tersangka atau terdakwa ataupun saksi dalam perkara
korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum Normatif
Hasil penelitian ini Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang
menyidik atas tindak pidana merintangi dalam kasus tindak pidana korupsi sebagaimana diatur
dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undangundang
Nomor

20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bukanlah termasuk
tindak pidana korupsi, tindakan tersebut masuk pada kualifikai tindak pidana lain yang berkaitan
dengan tindak pidana korupsi sebab kewenangan KPK sangat jelas diatur dalam pasal 6 Undangundang
Nomor
30 tahun
2002
tentang
komisi
pemberantasan
tindak
pidana
korupsi.
Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Merintangi Perkara Korupsi dan
Penyidikan