MEKANISME PEMERIKSAAN POLIGRAF PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DI INDONESIA

ABSTRAKrnrnDalam dunia penyidikan diperlukan sebuah alat bantu yang merupakan bagian dari scientific investigation yaitu poligraf (lie detector). PERKAP No. 10 Tahun 2009 mengatur terkait poligraf (lie detector) namun hanya sebatas aturan teknis dasar. Selama ini di Indonesia, pada peraturan yang sudah ada belum ada yang mengatur lebih spesifik dan jelas jenis perakara perkara yang dapat diperiksa menggunakan poligraf.rnMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum melaui cara studi kepustakaan. Selain itu analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.rnHasil Penelitian menunjukan bahwa Poligraf biasanya digunakan pada tindak pidana umum, seperti tindak pidana pembunuhan, pencurian, dan pemerkosaan. Sekarang model penyidikan menggunakan prinsip scientific investigation memungkinkan penyidik untuk menggunakan lie detector atau poligraf. terdapat 3 tahapan pemeriksaan poligraf yaitu tahap pre test, tahap test dan tahap evaluasi (hasil). Dasar pengaturan mekanisme pemeriksaan poligraf di Indonesia terdiri dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009. poligraf adalah alat bukti yang dikeluarkannya bisa juga dikatakan sebagai bukti petunjuk, alat bukti surat dan keterangan ahli sehingga bisa di gunakan dalam persidangan. Kata Kunci: Poligraf, Penyidikan, Mekanisme Pemeriksaan, Perkara Pidana