EKSISTENSI PEMBERONTAK SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL (TINJAUAN KASUS FREE SYRIAN ARMY DI SURIAH)

Pemberontak dalam pengertian umum adalah penolakan terhadap otoritas. Pemberontakan dapat timbul dalam berbagai bentuk, mulai dari pembangkangan sipil (civil disobedience) hingga kekerasan terorganisir yang berupaya meruntuhkan otoritas yang ada. Didalam hukum perang, pemberontakan dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa (belligerent) dalam keadaan tertentu. Belligerency pada awalnya adalah insurgency, setelah berkembang dapat diakui sebagai belligerency, Di Suriah terdapat juga organisasi-organisasi yang disebut sebagai pemberontak yang salah satunya adalah Free Syrian Army (FSA). Namun dalam praktiknya, Free Syrian Army (FSA) tidak mendapatkan pengakuan oleh pemerintah Suriah sebagai belligerency. Malah sebaliknya pemerintah Suriah menganggap Tentara Pembebasan Suriah atau Free Syrian Army (FSA) sebagai suatu gerakan pengacau keamanan di Suriah atau pelaku tindak kriminal yang dimana gerakan tersebut dianggap sebagai suatu tindakan terorisme yang didalangi oleh pihak oposisi dengan mengatasnamakan pembebasan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan jawaban terhadap Status Free Syrian Army (FSA) sebagai pemberontak dan sebagai subjek hukum internasional.
Metode yang digunakan dalam penilitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan. Yaitu suatu pendekatan yang berpangkal terhadap Undang-undang dan Pendekatan kasus yaitu dengan cara memeriksa kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.
Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Free Syrian Army belum dapat memenuhi semua syarat-syarat sebagai belligerent menurut Pasal 1 HR Konvensi Den Haag IV 1907. Sehingga kualifikasi kaum pemberontak untuk Free Syrian Army (FSA) ialah insurgent sehingga tidak dapat diakui sebagai pribadi internasional yang menyandang hak dan kewajiban menurut hukum internasional. sehingga dapat dikatakan bahwa Free Syrian Army (FSA) belum bisa menyandang status sebagai subjek hukum internasional yang mampu menjalankan hak dan kewajiban yang bersifat internasional, mengajukan klaim di Mahkamah Internasional, berpartisipasi dalam pembentukan hukum internasional, ikut serta dalam organisasi internasional dan dapat membuat suatu perjanjian internasional, disebabkan karena Free Syrian Army tidak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di dalam Pasal 1 HR Konvensi Den Haag IV 1907 yang dimana dalam Pasal ini secara tersirat mengatur syarat-syarat pihak-pihak yang bersengketa sehingga dapat dikatakaan sebagai belligerent yaitu milisi (militia) dan korps sukarela sehingga dapat dikategorikan sebagai kombatan.

Kata Kunci : Free Syrian Army – Pemberontak – Subjek Hukum Internasional.