PENDUDUKAN WILAYAH DENGAN PENAKLUKAN MENURUT HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM KASUS AFGHANISTAN

ABSTRAKrnKaum pemberontak yang merupakan subyek hukum interasional melakukan sebuah tindak pidana yang menyebabkan warga sipil menjadi korban, sebagaimana konflik yang terjadi antara negara Afghanistan dengan sebuah kelompok pemberontak Taliban yang sebelumnya pernah menguasai setengah dari keseluruhan wilayah Afghanistan dengan cara penaklukan. Taliban merupakan subyek hukum internasional yang telah melakukan pelanggaran dan kejahatan. yang menjadi persoalan adalah hukum pidana internasional tidak mengatur mengenai kategorisasi subyek hukum pidana internasional. Dalam penelitian ini akan membahas terkait apakah pendudukan yang dilakukan di Afghanistan merupakan bentuk Tindak Pidana Internasional dan Apakah Taliban merupakan subyek hukum pidana internasional. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif yang menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah menggunakan bahan hukum Primer dan Sekunder. Setelah dilakukan penelitian, pendudukan Taliban tidak termasuk tindak pidana internasional namun, tindakan kejahatan seperti melakukan pembunuhan dan kekerasan kepada rakyat sipil, perdagangan opium secara illegal dan lain sebagainya merupakan tindak pidana internasional. Taliban merupakan subyek hukum internasional tetapi tindakan kejahatan yang dilakukan menjadi yurisdiksi mahkamah pidana internasional.rnKata Kunci: Kaum Pemberontak, Subyek Hukum Pidana Internasional, Tindak Pidana Internasional