HAK MENGUNDURKAN DIRI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM RANGKA PENCALONAN SEBAGAI KEPALA DAERAH

ABSTRAK
Dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta Pasal 254 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyatakan bahwa, Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah harus mengundurkan diri dari status Pegawai Negeri Sipil nya. Akan tetapi, dalam Pasal 261 ayat (2) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS khususnya dengan adanya frasa “ditolak” telah terjadi pembatasan hak warga negara khususnya Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi hak yang sama dalam pemerintahan yakni dalam rangka pencalonan sebagai Kepala Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan. Pengaturan mengenai hak pengunduran diri ASN dalam rangka pencalonan sebagai kepala daerah, ASN yang PNS mempunyai hak bahkan wajib mengundurkan diri terlebih dahulu dari status PNS-nya. Bentuk perlindungan hak hukum bagi PNS yang pengundurannya ditolak, maka dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN. Agar kasus terkait penolakan terhadap pengunduran diri PNS tidak terulang kembali. Maka untuk melindungi haknya tersebut maka ketentuan terkait Pasal 261 ayat (2) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS khususnya frasa “ditolak” dihapuskan.
Kata Kunci : Pengunduran Diri, Pegawai Negeri Sipil, Perlindungan Hak