ANALISIS HUKUM KEBOLEHAN PELAKSANA TUGAS GUBERNUR DARI PERWIRA TINGGI TNI/POLRI YANG AKTIF

Tulisan ini mengambarkan tentang masalah yang ada diindonesia, yaitu mengenai permasalahan pelaksana tugas (plt) dalam masa transisi pemrintahan nanti (pra dan pasca Pilkada serentak) pilkada serentak menjadikan sutatu permasalahan ketika adanaya kekosongan jabatan Kepala Daerah definitive yang nantinyta akan diganti oleh pelaksana tugas, menjadi masalah karna ada beberapa daerah yang akan di piumpin oleh plt selama dua tahun kewenangan plt yang terbatas yang akan mengakibatkan terhambatnya roda pemrintahan, sehingga perlu diatur peraturan yang tegas menegnai plt, baik itu berkaitan dengan wewenang maupun perlindunfabn hukumnya Penunjukan perwira tinggi aktif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau Tenatara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Pejabat (Pj.) Gubernur oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuai polemik karena di anggap tidak netral. Hal ini dilakukan untuk mengisi jabatan gubernur yang habis masa jabatannya sebelum terpilihnya Gubernur baru hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berdasrkan peraturan perundang-undangan, pengisian jabatan ASN oleh anggota TNI/Polri yang di atur dalam Pasal 20 undang-undang Nomer 5 Tahun 2014. Bahwa hanya orang yang berada dalam jabatan ASN saja yang dikategorikan sebagai pimpinan tinggin madya yang dapat menjadi plt.
Kata kunci : Kepala Daerah, Pelaksana Tugas, Kewenangan.