MENGGALI TANGGAPAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP KEBIJAKAN BARU NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SEBAGAI NOMOR POKOK WAJIP PAJAK: SEBELUM DIBERLAKUKAN EFEKTIF PER 1 JULI 2024

Perubahan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 122/PMK.03/2022 tentang NPWP Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperpanjang implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari sebelumnya 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menggali tanggan WPOP terhadap kebijakan baru pemadanan NPWP ke NIK. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah empat informan dengan beberapa kriteria yang sudah ditentukan. Prosedur pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WPOP merasa khawatir terkait kebijakan tersebut dikarenakan WPOP belum mengetahui tentang manfaat yang didapat. Sehingga dalam kemunduran implementasi ini pemerintah lebih memperdalam sosialisasi terhadap masyarakat tentang manfaat pemadanan dan pemahaman tentang jaminan akan tidak terjadinya kebocoran data.