PENGATURAN EKOWISATA BAHARI SEBAGAI LANDASAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

ABSTRAKrnrnPariwisata ada1ah sektor yang sangat penting Berperan da1am pembangunan dan pembangunan suatu daerah. memberikan kontribusi terhadap pendapatan suatu daerah, dan Untuk masyarakat. Sedangkan Ekowisata merupakan sa1ah satu jenis penge1o1aan pariwisata yang berbasis pada ke1estarian dan per1indungan, karena peningkatan permintaan terhadap wisata a1am menyebabkan penurunan ketersediaan sumber daya a1am. Kesa1ahan fata1 yang sering diabaikannya daya tampung wisatawan suatu daerah. ha1 ini akan berdampak pada keber1anjutan sumber daya daerah sebagai daya tarik wisata. Maka diperlukannya analisis terhadap peraturan undang-undang tentang wisata seperti Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang Ripparkab Bangkalan 2020-2035.rnPenelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan Undang-undang.rnHasil Penelitian ini Kesesuaian Pada Pengaturan Pengelolaan Ekowisata Bahari oleh Masyarakat Desa pada Pasal 19 ayat (1) UU Tentang Kepariwisataan dengan Pasal 22 PerDa Nomor 1 Tahun 2020 RipparKab Bangkalan sesuai dengan pengelolaan pariwisata Ekowisata Bahari oleh masyarakat desa. Serta Konstruksi Yuridis Agar Masyarakat Desa Dapat Mengelola Usaha Ekowisata Bahari dengan dilakukannya penetapan desa wisata dengan PerDa Nomor 1 Tahun 2020 RipparKab Bangkalan dalam melaksanakan partisipasi dalam pengelolaan ekowisata pada masyarakat desa, Mendapatkan kejelasan dalam kewenangan ini dengan pemberdayaan pengenalan pariwisata kepada Masyarakat Desa setempat.diperlukannya peraturan bupati guna mendapatkan surat keputusan dari Bupati untuk penetapan Desa wisata.rnKata Kunci : Pariwisata, Ekowisata, Pengelolaan, Masyarakat Desa