Optimalisasi Pengamanan Aset Tetap: Strategi untuk Meningkatkan Pengakuan Tanah dan Bangunan sebagai Aset yang Sah

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pengamanan aset tetap dan pengakuan tanah dan bangunan sebagai aset yang sah di Kabupaten Bangkalan. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, data-data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan pihak BPKAD Kabupaten Bangkalan diikuti dengan analisis triangulasi data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa belum optimalnya pelaksanaan pengamanan aset baik dari segi pengamanan administrasi, pengamanan fisik maupun pengamanan hukum. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya Tanah dan Bangunan yang masih dalam proses pengajuan pensertifikatan, tanah dan bangunan yang diakui hak milik oleh pihak lain, dan tanah percaton. Semua aset tanah harus bersertifikat atas nama Pemerintah Daerah, memasang tanda letak tanah dengan membuat pagar batas, memasang tanda kepemilikan tanah, dan merawatnya sehingga dapat dilakukan upaya untuk memaksimalkan aset menjadi aset yang sah.