KEDUDUKAN HUKUM CALON KEPALA DAERAH YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMILIHAN UMUM ATAU PEMILUKADA

ABSTRAK
Calon Kepala Daerah yang berstatus tersangka tindak pidana korupsi, tetap diperbolehkan maju dalam Pilkada, terkait status hukum tidak ada syarat menjadi Kepala Daerah yang dilanggar jika menjadi tersangka, yang diatur dalam Undang-undang hanyalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah terpidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif yang digabungkan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa kedudukan calon kepala daerah yang berstatus tersangka tetap diperbolehkan maju dalam Pilkada, dan tetap dilantik jika memenangkan Pilkada karena sebelum ditetapkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tetap dilantiknya calon kepala daerah terpilih ini adalah wujud keadilan itu sendiri dengan menjunjung asas praduga tak bersalah, dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ditetapkannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kata kunci : Calon Kepala Daerah – Tersangka – Komisi Pemilihan Umum