TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14949-140111100195_ABSTRACT_TOC.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (78kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14949-140111100195_COVER.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (606kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14949-140111100195_CHAPTER 1.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (108kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14949-140111100195_CHAPTER 2.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (133kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14949-140111100195_CHAPTER 3.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (104kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14949-140111100195_CONCLUSION.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (14kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14949-140111100195_REFERENCES.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (20kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-14949-140111100195_APPENDICES.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (6kB)
Abstract
Penyitaan sepeda motor tidak teregistrasi telah sejak lama dilakukan. Namun, penyelesaian terhadap sepeda motor tidak teregistrasi tidak dapat terselesaikan terutama sebagai bentuk dari alat bukti terkait tindak pidana. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasikan potensi penyitaan tersebut dalam pemberantasan tindak pidana dimana Kabupaten Bangkalan memiliki angka kriminalitas cukup tinggi terutama terkait kendaraan bermotor.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan fakta (fact Aproach). Dengan menggunkan data dan sumber hukum data primer, data skunder. Kemudian menggunakan analisis deskriptif alternatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan penyelesaian terhadap hasil penyitaan motor yang tidak teregistrasi di POLRES Bangkalan mengalami berbagai kendala yang menyebabkan menumpuknya kendaraan bermotor tidak teregistrasi tersebut hasil sitaan. Masalah terbesar adalah tidak adanya regulasi dan sarana prasarana yang mendukung POLRES Bangkalan seperti Rubasan (rumah penitipan barang sitaan negara) untuk menempatkan dan melindungi motor tidak teregistrasi sitaan sebagai alat bukti dalam tindak pidana sehingga dapat diproses. Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur mengenai penyitaan terhadap kendaraan bermotor yang salah satunya diakibatkan kendaraan bermotor terkait dengan tindak pidana. Sepeda motor yang masuk dalam penyitaan tidak memiliki data yang dapat diakses jika nantinya dibutuhkan dalam pemberantasan tindak pidana. Oleh karena itu, pengelolaan harus lebih aktif dengan adanya perbaikan di segala bidang, misalakan pada bidang regulasi dan sarana prasarana seperti Rubasan sehingga pengelolaan dapat terstruktur dan data-data motor tidak teregistrasi dapat diakses setiap saat.
Kata Kunci: Penyitaan, Motor Tidak teregistrasi, Bangkalan
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM NUR ABDY WAGHFIR |
| Department | Ilmu Hukum |
| Uncontrolled Keywords | Penyitaan ; Motor Tidak teregistrasi ; Bangkalan |
| Divisions | Fakultas Hukum > S1 - Ilmu Hukum |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 19 Oct 2026 12:30 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 16:48 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/4749 |
