PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PEMEGANG HIPOTEK ATAS PEMBATALAN AKTA PENDAFTARAN KAPAL

Kapal terdaftar dalam daftar kapal Indonesia dibuktikan dengan grosse akta pendaftaran kapal, dapat dijadikan jaminan utang hipotek. Perusahaan patungan dapat mendaftarkan kapalnya jika modal asing maksimal 49%. Grosse akta pendaftaran kapal dapat dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal apabila saham dikuasai pihak asing. Jika pembebanan hipotek masih berjalan, terjadi saham dikuasai asing, memunculkan pertanyaan akibat hukum pembatalan grosse akta pendaftaran kapal terhadap status objek jaminan hipotek dan bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur pemegang hipotek yang grosse akta pendaftaran kapalnya dinyatakan batal.
Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akibat hukum pembatalan grosse akta pendaftaran kapal terhadap status objek jaminan, status kapal menjadi kapal tidak terdaftar yang membawa implikasi pada status hukum kapal, yakni bukan lagi benda tidak bergerak, tetapi sebagai benda bergerak, tunduk pada ketentuan benda bergerak dalam BW. Dengan demikian, perjanjian jaminan hipotek menjadi batal demi hukum. Namun, terhadap kepemilikan kapal tidak terjadi peralihan.
Perlindungan hukum bagi kreditur pemegang hipotek yang grosse akta pendaftaran kapalnya dibatalkan, saat kapal tidak terdaftar, kreditur dapat mengikat kapal dengan perjanjian jaminan fidusia. Jika kapal kembali terdaftar, kreditur dapat mengikat kapal dengan perjanjian jaminan hipotek. Disamping itu, kreditur dapat pula menggunakan dasar hukum Pasal 1131 dan 1132 BW dalam rangka mempercepat pelunasan melalui kepailitan apabila terdapat minimal dua kreditur yang memenuhi syarat memohonkan pailit atau kreditur dapat meminta tambahan jaminan berupa penanggungan dengan pihak penjamin seseorang atau perusahaan.

Kata kunci: Perlindungan hukum, pemegang hak hipotek, pembatalan akta pendaftaran kapal.