PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ABSTRAK

Sebelum lahirnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pemilihan Kepala Daerah dikenal dengan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) melalui UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Namun setelah keluarnya UU No. 32 Tahun 2004, Pilkada itu masuk kedalam rezim Pemilihan Umum, yang diatur lebih lanjut dalam UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sehingga Pemilu tidak hanya untuk memilih anggota Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi juga untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah, pada tingkat Provinsi untuk memilih (Gubernur dan Wakil Gubernur) dan tingkat Kabupaten/Kota untuk memilih (Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota).
Masuknya rezim Pilkada kedalam Pemilihan Umum mempunyai konsekuensi yuridis yaitu dipilihnya para calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat. Salah satu pertimbangan peralihan mekanisme Pilkada oleh DPRD menjadi Pemilihan Kepala Daerahsecara langsung (Pemilukada) adalah untuk memangkas praktik politik uang (money politic) yang selama ini terjadi permainan politik uang dengan cara jual beli suara di lingkungan Anggota DPRD. Namun faktanya bahwa dalam Pemilukada langsung pun politik uang juga berlangsung permainan money politics meskipun dengan ongkos/biaya yang makin mahal karena melibatkan pemilih dalam satu daerah pemilihan. Bentuknya pun berbeda-beda, mulai dari pemberian uang atau materi lainnya secara langsung kepada konstituen (berupa uang cash, sembako, door prize, atribut partai, atau serangan fajar dll.). Selain itu, dapat juga berupa janji-janji politik saat kampanye seperti: perbaikan dan pembangunan infrastruktur sekolah, jalan, musholla atau masjid, pembebasan pajak PBB, dan/atau fasilitas umum lainnya dengan maksud mempengaruhi suara pemilih saat pemilihan umum berlangsung. Dan dampak sistemik dari peristiwa praktik politik uang tersebut yaitu mempengaruhi kualitas demokrasi Pemilukada yang dihasilkan karena partisipasi politik masyarakat yang ditunjukkan berkorelasi pada tingkat banyaknya nominal uang yang mereka terima pada saat sebelum dan/atau sesudah pemilihan untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah memberikan uang.