PENJAMINAN HARTA BERSAMA SEBAGAI HAK TANGGUNGAN OLEH SUAMI TANPA PERSETUJUAN ISTRI (Studi Putusan Nomor : 152 K/Pdt/2017 juncto Putusan Nomor : 194/pdt. Plw/2013/PN. Cbn.)

ABSTRAK
Pertimbangan hakim Pada Putusan Nomor : 152 K/pdt/2017menyebutkan bahwa
harta perkawinan dengan perjanjian kawin yang dijadikan hak tanggungan namun
kemudian perjanjian kawinnya dinyatakan tidak berlaku terhadap pihak ketiga
oleh hakim maka perjanjian jaminan tetap sah meski penjaminan oleh suami tidak
ada persetujuan dari istri karena hakim menganggap telah ada persetujuan dari
istri dengan keadaan tinggal bersama. Berkaitan dengan itu, penelitiaan ini ingin
mengkaji pertimbangan hakim yang dimaksud. Metode penelitian yang digunakan
adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan
dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta dengan
perjanjian kawin yang menjadi jaminan hak tanggungan kemudian perjanjian
kawinnya dinyatakan tidak berlaku terhadap pihak ketiga oleh pengadilan tidak
dapat disebut sebagai jaminan atas harta bersama. Adapun pertimbangan hakim
yang menyatakan bahwa keadaan tinggal bersama suami isteri terhadap
penjaminan atas harta bersama, hal itu tidak dapat dibenarkan karena yang
membuktikan adanya persetujuan terhadap tindakan penjaminan hak tanggungan
atas harta bersama adalah adanya tanda tangan istri. Sesuai dengan ketentuan
Pasal 44 Ayat
Kata Kunci : Harta Bersama, Perjanjian Kawin, Hak Tanggungan.